[1]
“Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Kepakaran Peneliti Hukum”, j. ilm. kebijak. huk., vol. 11, no. 1, pp. 59–77, Mar. 2017, doi: 10.30641/kebijakan.2017.V11.59-77.