Konstruksi Hukum Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah Berbasis Model Human-In-The-Loop

-

Abstrak

Perkembangan AI membuka peluang untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah pada LKS, namun hingga saat ini belum terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur status hukum, batas kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban penggunaannya. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma yang berpotensi melemahkan kepastian hukum dan akuntabilitas pengawasan syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi hukum penggunaan AI dalam pengawasan syariah berdasarkan hukum positif Indonesia, mengkaji batas kewenangan AI terhadap otoritas DPS, serta merumuskan model kerangka hukum penggunaan AI berbasis human-in-the-loop. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis dilakukan secara preskriptif melalui legal reasoning terhadap UU P2SK, POJK, Fatwa DSN-MUI, serta doktrin hukum dan prinsip syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai kedudukan hukum, ruang lingkup kewenangan, dan pertanggungjawaban AI dalam pengawasan syariah. AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum maupun menggantikan kewenangan DPS, melainkan hanya sebagai instrumen pendukung pengambilan keputusan yang bekerja dalam batas kewenangan tertentu di bawah pengawasan manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model kerangka hukum berbasis human-in-the-loop yang mengintegrasikan konstruksi hukum, batas kewenangan AI, dan mekanisme akuntabilitas dalam satu kerangka regulasi. Model tersebut menempatkan DPS sebagai pengambil keputusan akhir, sedangkan AI berfungsi sebagai instrumen analisis untuk mendukung efektivitas pengawasan syariah, sehingga memberikan arah pengembangan regulasi penggunaan AI dalam transformasi digital LKS.