Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Abstrak

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), selain diatur dalam Undang-Undang No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, juga diatur oleh Undang-Undang No. 19/2003 tentang BUMN dan Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, yang membawa konsekuensi bahwa jika BUMN kehilangan jabatan, mereka akan dikenakan tanggung jawab pidana, yaitu korupsi. Penerbitan Undang-Undang No. 1/2025 tentang perubahan ketiga pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 membawa perubahan dalam tanggung jawab direktur BUMN yang mengalami kerugian. Sebelum Undang-Undang No. 1/2025, Aturan Pertimbangan Bisnis tidak dipertimbangkan dalam keputusan Pengadilan, dan kerugian yang dialami oleh BUMN merupakan tindakan pidana korupsi. Dalam kasus Karen Agustiawan sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu untuk tindakan BMG Block Participating Interest Australia, Putusan Kasasi menerapkan Aturan Pertimbangan Bisnis, tetapi dalam kasus kedua, Majelis Hakim Kasasi tidak menerapkannya, sehingga dijatuhkan hukuman. Berdasarkan UU No. 1/2025, kerugian BUMN diperlakukan sebagai risiko bisnis dan bukan sebagai kerugian negara yang dapat dikenai sanksi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan berbagai pendekatan, yaitu hukum positif dan perubahannya.